Perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual di Indonesia merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Kekerasan seksual adalah tindakan yang melanggar hak asasi manusia dan dapat meninggalkan trauma yang mendalam bagi korban. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang adekuat harus diberikan kepada korban kekerasan seksual.

Menurut Prof. Harkristuti Harkrisnowo, seorang pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia, “Perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual harus menjadi prioritas bagi pemerintah dan masyarakat. Kita harus memastikan bahwa korban mendapatkan keadilan dan perlindungan yang layak.”

Di Indonesia, terdapat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Korban Kekerasan yang memberikan dasar hukum bagi perlindungan korban kekerasan seksual. Namun, implementasi undang-undang ini masih belum optimal dan masih banyak kasus kekerasan seksual yang tidak terungkap dan tidak ditindaklanjuti dengan baik.

Menurut data Komnas Perempuan, pada tahun 2020 terdapat 406.178 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan, namun hanya 1.079 kasus yang sampai ke proses hukum. Hal ini menunjukkan masih rendahnya tingkat keadilan bagi korban kekerasan seksual di Indonesia.

Dalam menangani kasus kekerasan seksual, perlindungan hukum bagi korban harus menjadi prioritas utama. Menurut Yohana Yembise, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, “Kita harus memastikan bahwa korban kekerasan seksual mendapatkan perlindungan yang adekuat dan mendapatkan akses ke keadilan.”

Oleh karena itu, pemerintah, lembaga perlindungan perempuan dan anak, serta masyarakat harus bekerja sama untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual. Diperlukan penegakan hukum yang tegas dan efektif serta penguatan sistem perlindungan korban kekerasan seksual di Indonesia. Sehingga, korban kekerasan seksual dapat mendapatkan keadilan dan pemulihan yang layak.